Tangerang, DinamikaOnline.com- Sebuah kisah pilu menimpa pasangan suami istri, Adam dan Iis Maryati, yang tertahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang usai melahirkan. Mereka tidak dapat pulang ke rumah karena terkendala biaya persalinan yang belum bisa mereka lunasi.
Peristiwa ini mencuat ke publik setelah Adam, suami dari pasien, menyampaikan keluhannya kepada Dinamika Online pada Jumat (13/6/2025). Adam yang sehari-hari berjualan tahu gejrot di wilayah Kota Tangerang mengaku sudah kehabisan akal untuk mencari bantuan keuangan.
“Intinya masalah keuangan, Pak. Saya sudah mentok pinjam ke sana-sini, tapi tetap tidak bisa. Rumah sakit tidak memberi toleransi. Saya sudah beritikad baik untuk bayar separuh dulu, tapi tetap tidak diterima. Harus gimana lagi? Saya tertekan terus-terusan diminta bayar. Biayanya hampir sepuluh juta kemarin, sekarang entah sudah berapa,” ungkap Adam dengan nada penuh keputusasaan.
Upaya Adam untuk mengurus kepesertaan BPJS sempat dilakukan, namun terhambat oleh birokrasi dan waktu yang terbatas. Ia mengaku telah mencoba mengurusnya di kampung halaman, lalu menarik berkas ke Dukcapil Tangerang, namun tetap terkendala tenggat waktu klaim yang telah habis menurut pihak rumah sakit.
“Tadinya saya mau urus BPJS dari kampung, tapi katanya ngga bisa. Saya kasih surat pengantar dari rumah sakit pun tetap ditolak. Akhirnya saya urus di sini, baru jadi hari ini. Tapi kata rumah sakit sudah ngga bisa, tetap harus bayar tunai,” keluhnya.
Pihak RSUD Kota Tangerang melalui Humas, dr. Fika, membenarkan bahwa kasus ini telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa pasien tidak dapat menunjukkan identitas dan status aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga batas waktu yang ditentukan.
“Pasien masuk pada hari Minggu dan Senin merupakan tanggal merah. Kami menunggu sampai hari Kamis, namun data JKN aktif tidak ditemukan. Sesuai Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, jika pasien tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan JKN, maka dinyatakan sebagai pasien umum. Pasien pun sudah menandatangani surat kesanggupan membayar,” jelas dr. Fika.
Terkait keluhan penolakan pembayaran sebagian, dr. Fika membantah adanya penolakan mutlak dan menyatakan pihak rumah sakit masih menunggu kesanggupan pembayaran dari keluarga pasien untuk diajukan ke bagian keuangan.
“Kami tidak menolak. Kami sampaikan tagihan sesuai SPO, lalu akan kami tampung untuk pertimbangan lebih lanjut. Kebijakan lebih lanjut masih akan dikonsultasikan ke Kasubag Keuangan,” tambahnya.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya peran negara dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk dalam akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
(Delisma)
