Tangerang, Dinamikaxpress.com– Sebuah peristiwa yang awalnya dianggap sepele di Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, kini memantik kritik publik luas. Sebuah video dan laporan warga mengenai aktivitas bermain gaple (domino) oleh pegawai desa di lingkungan kantor pelayanan, memunculkan reaksi keras dari masyarakat, aktivis, hingga tokoh agama.
Pernyataan “jenuh itu manusiawi” muncul sebagai pembelaan dari sejumlah pihak, termasuk tokoh agama lokal. Namun narasi pembelaan ini justru memantik gelombang kritik lebih tajam dari berbagai elemen masyarakat. Publik menuntut bukan hanya pelayanan yang baik, tapi juga sikap dan etika yang mencerminkan kehormatan jabatan di ruang negara.
“Jenuh itu manusiawi, tapi menormalisasi kelalaian etika atas nama kejenuhan itu bahaya,” ujar Bonai (Supriyadi), aktivis pemerhati kebijakan publik. “Hari ini gaple dianggap wajar, besok siapa yang bisa jamin nggak lebih parah? Jangan biasakan yang salah jadi budaya.”
Netizen pun turut menyuarakan keresahan di media sosial. Kritik yang berkembang tidak menuding perjudian atau menyerang personal, melainkan mempertanyakan akhlak birokrasi dan rasa hormat terhadap ruang pelayanan publik yang sejatinya dibiayai oleh pajak rakyat.
“Publik yang terluka itu ya kita semua yang bayar pajak. Jenuh itu urusan pribadi, jangan ubah kantor desa jadi tempat hiburan dadakan,” tegas salah satu warganet dalam unggahan yang viral.
Buyung E., Advokat sekaligus Kabid Humas YLPK PERARI DPD Banten, menyindir sikap beberapa media yang justru membela tanpa menguji:
“Jurnalisme itu cermin kekuasaan, bukan kaca rias buat nutupin aib. Kalau media hanya sibuk membela tanpa mengkritik, kita sedang mematikan fungsi kontrol sosial dengan tangan sendiri.”
Sementara itu, Ustad Ahmad Rustam, aktivis kerohanian dan sosial, menambahkan:
“Amanah itu diuji di saat sepi. Membenarkan kelalaian kecil atas nama jenuh itu tanda kita sudah kalah melawan hawa nafsu.”
Dari sisi hukum, DICKO GUGUS TRI ANTORO PUTRA, S.H., dari Law Firm Hefi Sanjaya and Partners menegaskan:
“Secara hukum mungkin ini bukan tindak pidana, tapi secara etik ini jelas penyalahgunaan fasilitas publik. Kantor desa adalah simbol negara. Hormati itu.”
Kritik terhadap kejadian ini tidak lantas menutup apresiasi. Pelayanan 24 jam yang dijalankan Desa Bojong Loa dinilai positif. Namun pelayanan prima di satu sisi tidak bisa menutupi kelalaian di sisi lain. Beberapa media bahkan terpantau lebih fokus pada pembelaan, tanpa sedikit pun menyinggung pentingnya etika birokrasi.
“Main gaple mungkin terasa sepele, tapi sepele seperti inilah yang merusak kepercayaan sedikit demi sedikit,” tambah Bonai. “Lebih baik disindir media sekarang daripada dipermalukan rakyat di belakang hari.”
Penutup dari Ustad Ahmad Rustam menjadi pengingat keras:
“Barang siapa diberi amanah publik namun tak menjaga moral di dalamnya, tunggulah kehancuran sistemnya.”
Masyarakat kini tak lagi menuntut kesempurnaan, tetapi keteladanan. Kritik ini bukan serangan, tapi peringatan. Kantor desa adalah milik rakyat, bukan panggung hiburan saat bosan.
(Arifianti)
